banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Pledoi Dari Pengacara Kades Gelaman Terkait Dugaan Pemalsuan Data

  • Bagikan

 

Sumenep – Kasus dugaan pemalsuan data Kades Gelaman Mengacu kepada pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen yang mana sudah membuat surat pernyataan palsu dan menggunakan surat palsu /keterangan kini sudah sampai ke tahapan pledoi dari pengacara Kades Gelaman (Sanrawi).(24/06/2022)

Kurniadi, SH selaku PH dari kepala desa Gelaman (Sanrawi) Dalam pledoinya menerangkan berdasarkan bukti dan fakta di dalam persidangan ” Pada tahun 2013 Sanrawi ( kades gelaman ) dirinya pernah mencalonkan menjadi kepala desa,tapi diloloskan oleh panitia dan beliau gak jadi masuk, dan Sanrawi memang pernah menjalani hukuman di tahun 2008 dengan ancaman 5 tahun penjara tapi divonis 16 bulan tetapi SanRawi bisa lolos di pencalonan tahun 2013″. tuturnya

Ketua BPD (Bapak jumarki) dan ketua panitia (Aliwardana) mengetahui bahwa Sanrawi pernah dihukum penjara, dan saat pendaftaran dia udah lebih 11 tahun keluar dari penjara serta surat pernyataan yang dianggap palsu tersebut yang dipakai di tahun 2019 itu pernah dipakai juga di tahun 2013.

pada tahun 2019 waktu Pilkades serentak di Kab. Sumenep diduga di kec. Lenteng atas nama muzani Dia pernah tersandung kasus pemalsuan dengan ancaman paling lama 6 tahun tetapi atas nama muzanni tersebut diloloskan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan saya selaku penasehat hukum meminta kepada jaksa penuntut umum atau majelis hakim untuk menggugurkan semua dakwaan. Tutupnya

Semua itu berbeda dengan apa yang di bacakan oleh Ahli hukum pidana Dr. Deni Setia Bagus Y.SH.MS ( Saksi Ahli )
yang dilakukan secara vitual yang mana di lakukan di kecamatan Arjasa telah di sebutkan di pemberitaan yang sebelumnya.

” Untuk surat pernyataan pak Sanrawi itu sudah clear bagi saya, ada dua perbuatan sebenarnya yang pertama membuat surat pernyataan palsu dan yang kedua menggunakan surat palsu, menggunakan surat keterangan dari pengadilan negeri sumenep bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah dipidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, berarti yang bersangkutan akhirnya membuat surat pernyataannya sendiri dia tidak sedang di pidana dengan pernyataan akhirnya menjadi salah satu poin untuk mengajukan persyaratan calon kepala desa.ucapnya

jadi jelas itu pada saat pencalonan ini dilakukan maka dia tidak di black list dan ada surat pernyataan lagi pada hari terakhir Pilkades, berikutnya adalah menggunakan surat palsu yang sudah ada,ada dua surat pernyataan yang satu sedang tidak dipidana dan tidak sedang di cabut hak pilihnya dan surat-surat itu kemudian di gunakan oleh yang bersangkutan kemudian terakumulasi menjadi surat pernyataan “.tutupnya. (FANS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *