banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Mafia Tanah Ngawi Dikuasai Oknum Perangkat Desa

  • Bagikan

 

Ngawi |  Melanjutkan Mafia tanah, sudah 6 tahun sertifikat jadi dari BPN di ambil perangkat desa tidak diberikan pemilik nya, tanah nya pun diserobot. Selama 6 tahun, pemiliknya tidak bisa berbuat apa”tdk bisa mengurusnya karena tidak ada biaya. Maka dari itu saya minta bantuan hukum,

Mafia tanah meraja lelah di ngawi. Ada beberapa pemilik tanah tdk berani mengurusnya, dikarenakan bnyak oknum perangkat desa yang menguasai, dan oknum”itu di belakang nya sangat kuat jadi pemilik takut mengurusnya.

Ibu Puji rahayu menjelaskan wawancara kepala awak media Detik nasional bahwa beberapa
Ada seorg ibu pemilik tanah seluas 1,8ha, sdh jelas”bersertifikat tapi di serobot perangkat desa dan di jual dgn oknum desa jatirejo, bahkan sertifikatnya gelapkan oleh oknum perangkat desa, pemilik pun begitu sertifikat jadi dari bpn tidk tau menau atau sertifikat tidak diberikan yang bersangkutan, meliat aja blm pernah SHM, padahal sdh jelas”hak miliknya, sertifikat sampe sekarang pemiliknya belum mendapatkan hal kejelasan nya”ucap bu Puji rahayu

Sementara bu Puji rahayu Sangat disayangkan perbuatan yang sekeji itu
Ada yang mengurus tapi sampe di polres ngawi malah di SP3. Dgn alasan tidak ada pidana nya.

Sangat disayangkan jika oknum perangkat desa tersebut manipulasi surat tanah hak milik orang lain
padahal sertifikat atas nama ibu itu sdr. Kasihan ibu itu punya tanah tapi yang nguasai dari oknum perangkat desa itu kami berharap penegak hukum negara kesatuan republik indonesia ini mohon diberantas segala sesuatu yang bentuknya melanggar hukum dan proses hukum bagi oknum oknum yang berdinas terhadap Mafia tanah”Paparnya

Kami rakyat kecil pak butuh kejujuran dan keadilan pak jangan belik belik kami dengan kebohongan yang bapak palsukan padahal sudah jelas dalam kitab buku undang-undang bagi orang yang menyalahgunakan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia

Didalam kitab hukum menjelaskan Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsu surat”Bersambung

(AR,W)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *