banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Kadis Dinas Pendidikan Nias Barat Tidak Jelas !! TKG Triwulan IV PNS 2021 Belum Tersalurkan

  • Bagikan

Nias Barat –  Tunjangan Khusus Guru (TKG) Daerah Terpencil (Dacil) Cawu lV bulan oktober, Sampai desember tahun 2021 tak kunjung di transfer kepada semua penerima,di duga tersimpan di RKUD, hal ini disampaikan kepala BPKAD Nias Barat, Selasa 05/07/2022.

” Dana itu telah di SILPA dan tersimpan di Rekening kas Umum Daerah(RKUD),” ungkap Desliman Zai kepada Sejumlah Media di ruang kerjanya

Untuk di ketahui SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

 

 

Menurut Desliman Zai, itu anggaran pemerintah dan kekurangan-kekurangan tahun 2021 di tampung di APBD 2022.
” Itu anggarannya pemerintah dan masalah-masalah kekurangan pada tahun 2021 ya udah kita anggarkan tahun 2022, dana itu ada di RKUD,” ujarnya.

lebih lanjut ” Saya tidak berbicara triwulan ke empat, kalau di triwulan ke empat Itu kekurangan dan kita tampung di tahun 2022,” Terangnya.

Kaban juga tidak tau enam milyar,” Dia mungkin berbicara enam milyar mungkin tidak bisa kita katakan angka pastinya,” Ucapnya.

” Dana itu sudah di transfer dari pusat dan sudah masuk di RKUD,” namun kabagnya belum bisa jelaskan bulan berapa masuk dana itu.

Menurutnya baru masuk di BPKAD di pertengahan jalan,” Kita kan baru masuk pertengahan jalan sekitaran bulan 8 jadi kita tidak tau perhitungan-perhitungannya itu, yang jelas dana itu ada di RKUD bukan di BPKAD,”terangnya.

Menurut ketua DPRD Nias Barat saat di mintai tanggapannya terkait tunjangan khusus guru yang belum di bayar hingga saat ini,mengatakan bahwa dana itu telah di SILPA kan.

” Iya kita akan lihat apa sudah masuk di APBD 2022 nanti, Kita sedang bahas pertanggungjawaban APBD 2021. Dan dalam laporan itu ada dana tersebut dalam bentuk SILPA tahun 2021, Triwulan ke 4 itu setelah selesai APBD 2021, disitu masuk dananya,” Jelas Ketua DPRD Evolut Zebua melalui via whatsapp.

Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan bahwa dana itu belum sempat termuat di DPA Dinas Pendidikan,

” Dana itu non visik dan belum termuat di DPA tahun 2021 Cawu IV itu yang sudah termuat di DPA kita. Kita sudah transfer ke PNS penerima,” Ujar Kadis.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat membenarkan bahwa sisa yang belum di transfer itu kepada masing-masing PNS penerima TKG sudah di transfer ke BPKP-AD.

” Dana itu sudah di transfer di BPKP-AD, hanya saja belum sempat termuat di DPA kita, dana itu ada di BPKP-AD,” Jelasnya.

Menurut Kadis sisa dana itu permintaan baru bupati,” Sisanya itu tambahan atas permintaan Bupati pada bulan agustus 2021 dan telah terjawab saat itu, makanya tidak sempat termuat di DPA kita jadi dana itu baru bisa di transfer melalui PAPBD tahun 2022 ini,” Katanya.

Sesuai dengan penjelasan kadis di perkirakan sisa dana itu di BPKP-AD sekitar 6 milyar lagi dengan jumlah yang masih belum menerima 623 PNS lagi.

” Sekitar 6 milyar lagi belum di transfer ke pns penerima, yang penting sesuai yang sudah masuk di DPA kita, sudah kita transfer, sisanya itu di BPKP-AD,” Terangnya.

 

Salah seorang guru pns yang tidak mau di sebut namanya sangat mengeluhkan”hal tersebut Di ungkapkan kenwartawan sudah saya cari tau infonya dacil tewe 4 udah cair di keuangan, sekarang dinas pendidikan belum mentransfer ke rekening kami, hanya SD hiliwaele yang mereka cairkan, sudah saya sms guru SD hiliwaele, mereka kaget mendengar dacil kami belum ditransfer,” Ujar ibu guru itu melalui via whatsapp kepada wartawan.

Selanjutanya hal tersebut juga mengundang berbagai sorotan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat Ketua LSM KPK RI Nias Barat gulo saat di mintai tanggapannya oleh wartawan menyampaikan bahwa patut kita duga terjadi unsur korupsi.

” Patut kita duga dengan informasi bahwa belum di transfer tunjangan khusus guru itu, maka terjadi dugaan praktek korupsi Ujarnya.

” Gulo Mengatakan Kita minta Kejari dan Tipikor Gunungsitoli agar memeriksa, dinas pendidikan dan BPKAD terkait kebenaran dana tunjangan khusus guru PNS(TKG) demi terwujudnya visi dan misi Bupati Nias Barat Yang Bersih, Unggul dan Maju,” Tegasnya.

(Sabar halawa)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *