banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Ini Kata Kaban Keuangan Terkait Tidak Realisasinya DBCHT 2022

  • Bagikan

 

GAYO LUES | Lambatnya penyerapan anggaran DBCHT tahun 2022 Dikabupaten Gayo Lues menjadi sorotan petani tembakau,pasalnya hingga saat ini dana DBHCHT Dikabupaten Gayo Lues belum juga diserap oleh dinas pertanian dan juga dinas kesehatan kabupaten setempat.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan kepala badan keuangan kabupaten Gayo Lues Muktarrudin SE,Via WhatsApp ketika ditanyakan bahwa penggunaan dana DBCHT tersebut bisa direalisasikan tanpa menunggu anggaran perubahan APBK dan hanya meminta persetujuan DPRK sebab ada Peraturan Menteri Keuangan Dengan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai Tembakau ,dan juga ada peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2021 Penetapan Alokasi dana bagi hasil cukai tembakau kepada provinsi dan kabupaten kota dalam wilayah Aceh tahun anggaran 2022 dimana Kabupaten Gayo Lues mendapatkan, dana sebesar 1,3 Milyar Rupiah,Muktarrudin menjawab sudah kita lakukan tidak mendapat persetujuan Dewan.sebut kaban keuangan via WhatsApp.

Terpisah Jack Gayo mendesak pemerintah kabupaten Gayo Lues untuk segera merealisasikan anggaran DBCHT tahun 2022 sebab saat ini petani tembakau khususnya yang mendapatkan bantuan dari dinas pertanian sudah sangat mengharap kan bantuan pupuk dan tenda dari dinas pertanian.

Bagaimana dinas pertanian mau membantu kita sementara dana DBCHT tersebut tidak direaliasikan oleh keuangan kabupaten Gayo Lues,tegas Jack Gayo.

Praktisi Hukum M.Purba, SH yang diminta tanggapannya terkait hal diatas ,jika salah input ya tentu harus diperbaiki dulu ,dan juga terkait belum adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk dinas pengguna Anggaran tersebut meminta kepada badan pengelola keuangan setempat agar segera membuat DPA nya.

Sebab Dasar Dinas pengguna anggaran tersebut adalah Dipa tersebut ,apabila Dipa nya terlambat maka realisasi nya juga akan terhambat,”ucapnya, selasa (27/7/2022).

Dilansir dari situs kementerian keuangan republik Indonesia bahwa penggunaan DBH CHT 2022 Sementara itu untuk kebijakan DBH CHT tahun 2022, masih akan tetap mempertahankan persentase yang sama dengan tahun 2021, dimana informasi yang dirangkum bahwa DBH CHT Gayo Lues untuk bidang pertanian 50% untuk bidang penegakan hukum 10%, serta 40% untuk Bidang kesehatan

Ditambahkan kembali oleh purba bahwa sesuai dengan peraturan PMK bagian ke empat pasal 13 ayat 2 menyatakan:Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Gubernur dan Menteri keuangan cq Direktur jenderal perimbangan dengan ketentuan:
A.Laporan semester pertama diterima paling lambat 31 Juli tahun anggaran berjalan dan B.laporan sampai semester kedua diterima paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.(Tim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *