banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Chaidir Memberikan Tanggapan Atas Kekisruhan PJIDN Aceh

  • Bagikan

 

Aceh | Saya Chaidir atas nama pribadi dan organisasi menyayangkan apa yang telah terjadi menjelekan dan bahkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh pengurus terhadap pengurus, yang seharusnya itu tidak perlu terjadi, ujarnya kepada rekan-rekan media disalah satu cafe di kota Langsa, 11/7/2022.

Sebenarnya ini masalah kecil tetapi akibat mempertahankan sebuah keegoaan terjadilah hal seperti ini, ini pesan saya buat ketua umum DPP PJIDN yang terhormat, sebuah masalah besar dikecilkan dan yang kecil dihilangkan, bukan berdiam melihat bahkan ikut memberikan stetmen yang memihak kepada salah seorang kader.

Coba seandainya ketua umum melihat seorang ketua DPW atau DPD, selalu memberikan atau menaikan berita atas nama organisasi lain bukan organisasi PJIDN, dan lalu kemudian disebar luaskan di grub PJIDN, bagaimana tanggapan ketum ? Sebuah kewajaran atau tidak, kalau tidak berarti siapa saja pengurus PJIDN bisa saja membawa nama dirinya untuk organisasi lain.

Yang kedua, saya atas nama pengurus DPW PJIDN Provinsi Aceh, baik mau dikatakan eks ataupun masih menjabat ingin menyampaikan, saya atau pengurus DPW PJIDN Aceh tidak akan merasa keberatan atas pergantian kepengurusan DPW PJIDN Provinsi Aceh bila dilakukan secara baik, prosedural dan bijaksana, ujar Chaidir.

Sebagai contoh, mana undangan resmi yang dibuat DPP ataupun Ketua pelaksana yang ditunjuk oleh DPP kepada pengurus DPW PJIDN Provinsi Aceh, kemudian mana undangan resmi atau surat resmi pemanggilan rapat seluruh DPD PJIDN yang sudah terbentuk di provinsi Aceh, tolong tunjukkan bila perlu dipublikasikan agar pengurus PJIDN yang ada di Aceh tahu, agar permasalahan ini tidak semakin panjang, itu yang Kedua.

Kalaupun dipaksakan adanya rapat darurat, mana absensi peserta yang hadir dalam rapat tersebut dan mana berita acara hasil rapat tersebut, sehingga menghasilkan keputusan pembekuan kepengurusan yang DPW PJIDN yang lama dan membentuk kepengurusan DPW PJIDN yang baru ?

Keempat, bila DPP PJIDN sudah menyetujui rapat yang dilakukan oleh Ketua umum bersama 6 DPD dengan rincian DPD Aceh Tamiang dihadiri Ketua DPD saja, Kota Langsa tidak dihadiri Sekretaris, Aceh Utara yang hadir Sekretaris dan seorang anggota, Lhokseumawe dihadiri Ketau DPD seorang, Gayo Lues dihadiri oleh Ketua DPD seorang dan Bener meriah dihadiri 2 orang anggota dianggap syah oleh DPP PJIDN maka tolong berikan berita acara rapat DPP PJIDN terkait pembekuan kepengurusan DPW PJIDN Provinsi Aceh dan tolong dipublikasikan ke publik SK definitif kepengurusan yang DPW PJIDN Provinsi Aceh yang baru, agar rekan-rekan di Aceh tidak menganggap tidak syah lagi, karena Kenapa demikian, kepengurusan yang baru sudah berani menyatakan ke publik melalui beberapa berita bahwa mereka adalah pengurus DPW PJIDN Provinsi Aceh yang definitif, karena apa tidak malu SK belum diterbitkan sudah mengaku pengurus DPW PJIDN Provinsi Aceh, sebab kepengurusan PJIDN Provinsi Aceh yang lama selain secara syah sudah di SK kan dan dilatik juga sudah terdaftar di kesabangpol Provinsi Aceh san dan memiliki alamat sekretariat, kalau memang sudah dibubarkan mana surat keputusan pembubaran atau surat keputusan pembekuan DPW PJIDN Provinsi Aceh yang di lampiran dengan berita acara rapat DPP.

Untuk itu agar permasalahan Kekisruhan di PJIDN Provinsi Aceh selesai DPP harus tegas dalam artian tegas bukan dengan perkataan tetapi dengan dokumen administrasi, karena sebuah pembuktian benar atau tidak berdasarkan data dan fakta administrasi, bukan dengan berdebat kusir di media massa ?

Yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah membela hak mereka, karena setelah ada kewajiban seorang pengurus ataupun anggota memiliki hak, karena DPW kepengurusan PJIDN Provinsi Aceh, dalam proses administrasi sudah melalui tahapan yang baik secara administrasi, pertama sudah melakukan pengukuhan kepengurusan di kota Langsa, melakukan pelantikan di Aceh Tengah mendaftarkan diri ke dinas Kesbangpol Provinsi Aceh, memiliki sekretariat di provinsi dan sudah melakukan pelantikan para DPD secara resmi dan disaksikan oleh ketua umum DPP dan pengurus DPP PJIDN.

Seharusnya sesuatu yang sudah dilakukan secara baik dan profesional, Juga berikutnya dilakukan secara baik dan profesional, bukan atas karena nafsu atau sebuah keinginan dan kepentingan segelintir sehingga meninggalkan atau mengabaikan yang lainnya.

Hal ini perlu diperjelas, karena ketua umum DPP PJIDN juga membuat sebuah surat yang disampaikan kepada DPD-DPD bahwa bila DPD tidak mengikuti keputusan dan kebijakan ketua umum, maka ketua umum tidak akan memberikan bantuan dan perlindungan hukum bila DPD mengikuti aturan dan keputusan yang diambil ketua umum, maka mereka akan diberikan perlindungan dan lainnya. Ini sebuah surat yang jelas-jelas sangat tidak ironis yang dikirimkan via WhatsApp, terang Chaidir.

Ini sudah jelas mencederai hak demokrasi anggota, karena setiap kita punya hak untuk berbicara dan memberikan masukan serta pilihan.

Syahbudin Padang Wakil Sekretaris DPW dan Korwil Bagian Barat Selatan

Terkait kebijakan yang dilakukan oleh saudara Syahbudin Padang, saya rasa tidak ada salahnya karena beliau merupakan wakil sekretaris DPW dan juga diberikan kewenangan sebagai Koordinator wilayah untuk pengurus DPD yang ada di wilayah provinsi Aceh dibahagian barat Selatan, karena provinsi Aceh cukup luas terdiri 21 Kabupaten kota, 1 kota kepulauan dan 1 Kabupaten Kepulauan dengan jumlah 23 Kabupaten kota, jadi sebuah hal mustahil bisa tercover bila tidak memiliki Koordinator wilayah.

Jadi ia juga berhak melakukan silaturrahmi dan koordinasi kepada DPD-DPD yang ada dibawah kewenangannya, jadi mohon kawan-kawan DPD tidak gagal administrasi.

Jadi saya rasa sebuah tindakan yang lucu bila ada masalah internal, Selaku pimpinan tidak mengambil sikap secara netral, selaku seorang ayah dalam sebuah organisasi, tentu beliau harus memahami karakter anaknya dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Secara pribadi sebenarnya saya, Chaidir tidak pernah memiliki niatkan untuk menjadi ketua, kalau saya mau, ketika saya tahu ketua DPW PJIDN Provinsi Aceh mau mundur, saya memiliki peluang besar untuk mendapatkan kedudukan tersebut, tetapi dikarenakan kekecewaan saya dan ketua terhadap ketua DPP PJIDN yang selalu meninggalkan nama organisasi PJIDN dan membesarkan organisasi barunya jelas dan sangat jelas buat kami kecewa, DPW sudah bekerja maksimal sampai terlaksana pelantikan.

Untuk itu melalui media ini, ingin saya luruskan, silahkan ketua untuk mengakui kepengurusan DPW PJIDN Provinsi Aceh seperti keinginan tetapi tolong lakukan secara profesional dan baik. Karena kita bertemu dengan itikat baik, seharusnya bila berpisah pun dengan secara baik-baik, tutup Chaidir (REL)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *